Sejarah Banyumas (10): Awal Pemerintahan Banyumas Era Pemerintah Hindia Belanda; Dinasti Monarki hingga Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Banyumas dalam blog ini Klik Disini

Pemerintahan
yang ada sekarang di wilayah eks residentie Banyumas, secara modern pada
dasarnya baru terbentuk secara legalitas (hukum formal) sejak era Pemerintah Hindia
BelandaSragen memiliki). Bagaimana awal terbentuknya, yang jelas pada akhirnya
dibentuk pemerintahan setingkat residentie yang dipimpin oleh Residen. Lalu
selanjutnya pemerintahan di wilayah Banyumas berkembang dari waktu ke waktu
hingga hari ini.

Sejak
tanggal 22 Juni 1830, daerah Mancanegara Kulon (Banyumasan) dibawah kontrol
Pemerintah Hindia Belanda. Awal koloni Belanda akhir pendudukan Mataram. Selanjutnya,
adipati di wilayah Banyumasan dipilih dan diangkat oleh Gubernur Jenderal dari
kalangan penduduk pribumi, umumnya putera atau kerabat dekat Adipati terakhir
(era Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch 1830-1833). Persiapan
pembentukan pemerintahan di wilayah Banyumasan dilakukan oleh Residen
Pekalongan. Hallewijn (tiba di wilayah Banyumasan 13 Juni 1830) dengan dibantu
antara lain oleh Vitalis sebagai administrator dan Kapiten Tak sebagai komandan
pasukan. Cakupan wilayah Banyumasan meliputi Kebumen, Banjar (Banjarnegara),
Panjer, Ayah, Prabalingga (Purbalingga), Banyumas, Kroya, Adiraja, Patikraja,
Purwakerta (Purwokerto), Ajibarang, Karangpucung, Sidareja, Majenang sampai ke
Daiyoe-loehoer (Dayeuhluhur) termasuk juga di dalamnya tanah-tanah Perdikan
(daerah Istimewa) seperti Donan dan Kapungloo. Akhirnya diresmikan pendirian
Karesidenan Banyumas yang meliputi sebagian besar wilayah mancanegara kulon,
selanjutnya tanggal 1 November 1830 de Sturler dilantik sebagai Residen
Banyumas pertama. Dalam beslit 18 Desember 1830, karesidenan Banyumas diperluas
dengan dimasukkannya Distrik Karangkobar (Banjarnegara, terletak di dekat
Dieng), pulau Nusakambangan, Madura (sebelumnya termasuk wilayah Cirebon,
sekarang termasuk dalam wilayah Wanareja, Cilacap) dan Karangsari (sebelumnya
termasuk wilayah Tegal) (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di
Banyumas era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, perkembangan
pemerintahan secara formal (legal hukum) di wilayah Banyumas baru dimulai di
awal era Pemerintah Hindia Belanda. Era dinasti raja (kerajaan) masa lalu, era re-publik
Indonesia masa kini. Lalu bagaimana sejarah pemerintahan di Banyumas era
Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada
permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah
nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang
digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.

Pemerintahan di Banyumas Era Pemerintah Hindia
Belanda; Era Dinasti Raja hingga Era Republik Indonesia

Pada masa Perang Jawa (1825-1830), sejumlah
pemerintahan pada tingkat residentie di (pulau) Jawa sudah terbentuk. Wilayah
Banjoemas jauh dari heboh Perang Jawa, seperti halnya sejumlah pemimpin local
termasuk dalam hal ini Soesoehoenan (Soeracarta), bupati (district) Banjoemas
tidak mendukung pemberontakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro dan para pengikut
(lihat Bataviasche courant, 30-11-1825). Wilayah Banjoemas menjadi penting pada
fase akhir perang,

Wilayah Banjoemas sendiri sejauh ini dalam peta administrasi Pemerintah
Hindia Belanda masih dianggap independent (atau dianggap masuk residentie
tertentu). Berdasarkan Almanak 1827 residentie yang sudah terbentuk di sekitar
wilayah Banjoemas adalah Prenager (di barat), Chirebon, Tegal dan Pekalongan (di
utara) dan Kedoe (di timur). Di afdeeling Limbangan residentie Preanger sudah
diangkat bupati. Bupati juga sudah diangkat di Koeningan, residentie Chirebon.
Bupati lainnya diangkat di Tegal dan Brebes, residentir Tegal. Sementara itu di
afdeeling Karangkobar, residentie Pekalongan pejabat Belanda setingkat Asisten
Residen ditempatkan. Di residentie Kedoe diangkayt bupati di Magelang. Akhirnya
pada awal tahun 1830 Pangeran Diponegoro semakin terdesak hingga memasuki Banjoemas.
Dalam perkembangannya, Pangeran Diponegoro mengundang Kolonel Cleerens ke
sebuah pertemuan, untuk membahas pertemuan Diepo Negoro dengan Letnan. Jenderal
de Koek dalam penyerahan dirinya, di desa Remo Rawal di district Banjoemaas.
Lalu pertemuan dengan Letnan Gubernur Jenderal de Koek ditetapkan dimana
Diponegoro pada tanggal 18 telah berada Minoreh, 12 pal dari Magelang (lihat Javasche
courant, 27-02-1830). Akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil diinternir pada
tanggal 28 Maret (lihat Javasche courant, 01-04-1830). Sejak dievakuasinya
Pangeran Diponegoro di district Banjoemas dan sekitar dibentuk menjadi satu
wilayah residentie.

Wilayah district Banjoemas dan sekitar kemudian dibentuk
menjadi satu residentie baru. Residenteinya bernama Banjoemas, Ledok en Bagelen
(lihat Javasche courant, 13-11-1830). Lulu kemudian nama residdentie menjadi
residentie Banjoemas. Yang diangkat menjadi residen adalah JE de Sturler. Pada
bulan Desember JE de Sturler diketahui sudah do Banjoemas (lihat Javasche
courant, 01-01-1831). JE de Sturler sebelumnya adalah resident di
residentie Pekalongan dan masih menjabatnya hingga bulan Oktober (lihat Javasche
courant, 28-10-1830).

Residentie Banjoemas, Ledok en Bagelen dalam hal ini dipecah menjadi dua
residentie: Residentie Banjoemas dan residentei Bagelen ebn Ledok. Berdasarkan
Almanak 1831 yang menjadi residen di residentie Bagelen (nama Ledok dihilangkan)
adalah JWH Simissaert. Wilayah Remo yang awalnya berada di district Banjoemas
dimasukkan ke residentie Bagelen dengan mengangkat seorang bupati. Di wilayah
Residentie Banjoemas, residen dibantu oleh tiga asisten residen di Poerbalingga,
di Bandjar [Negara] dan di Adjibaran[g]. Belum ada pemimpin local setingkat
bupati yang diangkat. District Karangkobar masih masuk residentie Pekalongan.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Era Dinasti Raja hingga Era Re-publik Indonesia:
Proses Perubahan Rezim Waktu ke Waktu

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999).
Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar
rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog
hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang
tidur. Saya sendiri bukan sejarawan
(ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami
ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah
catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com