Sejarah Dewan di Indonesia (14): Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Era Pemerintah Hindia Belanda;Raad van Indie Tempo Dulu

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika
sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh
penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri Kini Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR-RI). Dewan pusat di Jakarta ini merupakan garis continuum sejak era
Pemerintah Hindia Belanda (Volksraad). Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe: ‘Sejarah
seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan
tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan
imajinasi sendiri’.

Volksraad
yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti “Dewan
Rakyat”, adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini
dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang
diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan
Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya,
Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota
lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan
India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.
Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada
tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama
Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki
hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme
keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun
1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian
besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927-1941,
Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya
tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang
ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang
mengusulkan kemerdekaan Indonesia. (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Volksraad, Dewan
Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas
semuanya ada permulaan dan berlanjut dan berkembang hingga ke masa kini. Itu
bermula dari Raad van Indie. Lalu bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan
Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe,
semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan
sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki
permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang
bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu
terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’
seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya
digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga
merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan
artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel
saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah
pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk
lebih menekankan saja*.

Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Era Pemerintah
Hindia Belanda; Sejak Raad van Indie

Volksraad adalah dewan pusat. Selama ini sudah ada
dewan local/kota (gemeente) dan ada dewan regional (Residentie, Afdeeling).
Pembentukan dewan kota dan dewan regional adalah wujud dari desakan dan pemberlakukan
desentralisasi di Hindia Belanda. Itu dimulai berlaku tahun 1903. Lantas dalam
hal ini bagaimana dengan dewan pusat (Volksraad) sendiri? Apakah gagasan
pembentukan Volksraad sebagai wujud dari protes orang-orang Belanda—kelompok warga
Belanda yang kemudian membentuk Indisch Bond tahun 1884?

Setelah disahkan UU Desentralisasi di Hindia Belanda 1903, isu perlunya
suatu dewan pusat (Kamer) dilontarkan oleh Mr C Th Deventer yang dimuat di majalah Ver
Ind. Gen 1904 dengan judul Een kamer voor Nederlandsch Indie. Tulisan ini menjadi menarik, karena Deventer juga salah satu orang
penting di Belanda yang memperjuangkan UU Desentralisasi. Namun tentu saja bagaimana
suatu Kamer (DPR) direalisasikan di Hindia Belanda tidak mudah dilaksanakan,
karena focus pemerintah masih di ringkat local dan tingkar regional. Setelah satu
dasawarsa kemudian, Reglegment van Nederlandsch Indie diubah dalam hubungannya
dengan pembentukan Volksraad (Handelingen Staten Generaal 1914/1915.

Undang-Undang tentang Volksraad disahkan
pada tanggal 16
Desember 1916 (Stbls No. 114). Dalam UU ditetapkan
lembaga Volksraad
yang kemudian akan mulai berlaku 1917.  Sehubungan dengan itu, di Hindia
Belanda mulai ramai direspon. Di Bandoeng, mosi telah diadopsi oleh dewan kota
(gemeenteraad) yang mana mosi ini meminta pemerintah untuk mendirikan Volksraad
di Bandung (lihat De Sumatra post, 03-01-1917).

Menteri Koloni mengatakan di Tweede Kamer mengatakan bahwa pendirian
Volksraad memang itu harus dianggap sebagai langkah yang diambil dengan
pemisahan keuangan dari tanah air, bersama dengan pengenalan pemerintahan
sendiri secara lokal, yang mengarah pada stabilitas politik di koloni. Menteri
mencatat dengan senang hati bahwa anggota lain, terutama mereka yang tidak
menganggap persetujuan Volksraad sangat umum, tidak buta terhadap keuntungan
dari posisi ini. Emansipasi atau desentralisasi pemerintahan tidak dapat
dipisahkan. Desentralisasi, keputusan dibuat untuk memungkinkan Pribumi dan
orang Timur asing ikut serta dalam pemilihan dewan lokal juga (lihat De Sumatra
post, 31-01-1917).

Pada bulan Maret di Tweede Kamer dibahas soal kriteria
ketua Volksraad termasuk gaji yang diberikan sebesar f25.000 (lihat De Sumatra
post, 10-03-1917). Setelah itu kemudian diterbitkan Keputusan Kerajaan tanggal 30
Maret 1917 No. 69, 70 dan 71
masing-masing menetapkan: (1) ketentuan
tentang susunan Volksraad pertama. pengunduran
diri anggota secara berkala (Ind.
Stbl. 1917, No. 441); (2) ketentuan
tentang pemilihan anggota Volksraad (Ind.
Stbl. 1917, No. 442); (3) tata
tertib rapat-rapat Volksraad.

Besaran gaji ketua Volksraad sebesar f25.000 dapat dibandingkan besaran gaji
yang diterima oleh ketua Raad van Indie sebesar f28.000. Sementara gaji gaji
Algemeene Secretarie sebesar f24.000, yang mana ketua Raad van Indie mendapat
kenaikan sebesar f1000 per tahun dan kumulatif bagi Alg Sec sebesar f3.800.
Jelas dalam hal ini gaji ketua Volksraad dapat dikatakan yang terbesar di
Hindia Belanda setelah Gubernur Jenderal. Juga bahwa gaji anggota Volksraad
terbesar bagi gaji diantara orang pribumi. 

Pelaksanaan Volksraad dimulai dan rapat pertama pada tanggal 21 Mei 1918.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Sejak Raad van Indie: Gagasan Pemisahan, Desentralisasi
hingga Gagasan Kemerdekaan

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir
Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok
sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan
Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi
berkebun di seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau.
Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu
senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah),
tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis
Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang
dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com