Sejarah Dewan di Indonesia (2): Gemeente dan Gemeente Raad Medan; Gementeefond, Negorij Raad dan Delische Afdeeling Raad

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Bagaimana sejarah dewan kota Medan yang sebenarnya?
Tentu saja dalam blog ini sudah ditulis sejak 2015. Banyak yang telah
mengutipnya untuk tujuan tertentu, apakah mahasiswa maupun para peminat sejarah.
Sudah barang tentu apa yang ditulis masih perlu disempurnakan dengan memperkaya
analisis berdasarkan data baru.

Transformasi
Modernitas di Kota Medan: Dari Kampung Medan Putri Hingga Gemeente Medan. Junaidi
Nasution. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Jurnal Sejarah. Vol.
1(2), 2018: 65-83. Abstract. Every city in Indonesia has a unique character.
Medan is a city with a population that is considered a mini Indonesia in the
Dutch colonial era. It is in the city of Medan inhabited by various tribes that
according to Hamka one of the most blooming nation of the nation of Indonesia
development. But there is a unique in the development of Medan into a city.
Basically, the process of developing the city of Medan, not the thing that has
been designed by the Dutch colonial government, like other cities in Indonesia.
The city of Medan is formed by the interests of the capitalist entrepreneurs
for this region as the economic axis of the plantation on the east coast of
Sumatra. (http://download.garuda.kemdikbud.go.id/)

Lantas bagaimana sejarah gemeente dan Gemeente
Raad di Medan? Seperti disebut di atas, dalam blog ini sudah pernah ditulis,
tetapi kini lebih disempurnakan. Ada keterkaitan Gementeefond, Negorij Raad dan
Delische Afdeeling Raad dengan Gemeente Raad. Lalu bagaimana sejarah gemeente
dan Gemeente Raad di Medan? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya
ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah
nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*. 

Gemeente dan Gemeente Raad di Medan; Gementeefond,
Negorij Raad dan Delische Afdeeling Raad

Setelah isu desentralisasi di Hindia bergulir di Belanda
pada tahun 1900, dilakukan debat di Tweede Kamer tahun 1903 yang membahas tiga RUU
Desentralisasi di Hindia. Tiga tokoh utama dalam debat ini Van Deventer, Stibbe
dan Van der Kemp. Atas usul Van Deventer, diputuskan bahwa desentralisasi
daerah (RUU yang ketiga) akan menjadi norma (lihat Het nieuws van den dag:
kleine courant, 24-01-1903).

RUU Desentralisasi di Hindia ini menjadi UU tentang Decentralisatie van
het Bestuur in Nederlandsch Indie disahkan pada tanggal 23 Juli 1903 yang
didaftarkan sebagai Nederlandcch Staatsblad No. 219. UU ini isinya tidak banyak,
hanya dua pasal yang merujuk pada Reglement op het beleid der Regering van
Nederlandsch-Indie (Nederlandcch Staatsblad No. 129 tanggal 2 September 1954). Pasal pertama berisi perubahan terhadap pasal 68 yang kemudian terdiri
dari 68a (merujuk pada pasal 66; dimungkinkan pemisahan), 68b (pertanggungjawaban
dana sendiri daerah atau bagian daerah dengan peraturan umum secara teratur dan
tunduk pada pengawasan Pengadilan Audit) dan 68c (diterapkan, dewan akan
dibentuk dengan tata cara). Pasal kedua merujuk pada pasal 58 untuk memastikan
68c.

Setelah beberapa wilayah didesentralisasikan, dengan
mengacu pada Stbls No 219 tentang Decentralisatie van het Bestuur in
Nederlandsch Indie, Menteri Koloni di Tweede Kamer melaporkan perihal desentralisasi
di Hindia. Dalam debat aggaran tersebut juga Menteri Koloni menyampaikan konsultasi
sedang dilakukan dengan Resident Soerakarta, Resident Djokjakarta dan Resident Oostkust
van Sumatra tentang pemberlakuan desentralisasi (lihat Deli courant, 03-01-1905).
Namun Medan bukanlah kota besar, hanya kota kecil yang sedang tumbuh dan berkembang.

Untuk merealisasikan desentralisasi di residentie Oostkust van Sumatra dibentuk
Afdeelingsraad. Pada tanggali 1 April 1906 anggota Afdeelingsraad Deli secara
resmi diangkat. Jumlahnya sebanyak 21 orang. Anggota non Eropa sebanyak empat
orang yang merupakan pimpinan dari komunitas masing-masing: Melayu, India,
Tionghoa dan Karo dusun. Untuk komunitas Batak diwakili oleh controleur untuk Soenggal.
Sementara itu Dana Kota (Gementeefond) yang ada telah berubah menjadi
Negorij-raad (di Medan dan di Laboehan).

Pada pertengahan November 1907, arsitek Deli
Maatschappij MG Boon mengajukan proposal kepada Afdeelingsraad, apakah dewan mungkin
akan cenderung untuk membangun Balai Kota (Raadhuis) di Esplanade. Gayung
bersambut. Deli Maatschappij akan segera menyerahkan sebidang tanah yang
diperlukan kepada dewan secara gratis. Dalam rapat dewan perkiraan awal biaya
pembangunan Balai Kota diperkirakan f23.000.

Pemerintah hanya bisa mengeluarkan f17.000 untuk pembangunan Balai Kota. Ketua
Afdeelingsraad (Asisten Residen Deli), yang juga juga sebagai ketua Komisi
Pengelolaan Dana Kota Medan, menginformasikan masih ada saldo kredit lebih dari
f7.000. Dalam rapat dewan Negorij Medan disepakati untuk menghibahkan f6.000 untuk
mendukung pembangunan Gedung Raadhuis. Residen setuju dan juga menjanjikan jika
pun kurang nanti dapat dibantu Dana Kota dari Laboehan.
Pada tanggal 31 Desember
1907, kontrak dengan Boon ditandatangani. 

Raadhuis, Medan 1918

Pembangunan Raadhuis selesai pada awal Desember 1908.
Rapat dewan Afdeelingraad pada bulan Desember diadakan yang pertama di balai
kota yang baru (Deli courant, 22-12-1908). Disebutkan Gedung dewan baru ini
juga dapat digunakan Negorijraad (Gemeenteraad van Medan) dan Raad voor her Cultuurgebied.
Raadhuis Medan ini sendiri disebut sebagai dewan pertama di Hindia Belanda yang
memiliki gedung sendiri.

Wilayah desentralisasi sesuai amanat Wet 1903 Stbls No 219 tentang
Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie bisa diterapkan di dalam
suatu kota (gemeente) maupun di suatu wilayah (gewedt). Untuk desentralisasi
pertama di Hindia Belanda diberlakukan pertama di (gemente) Batavia (1903) yang
kemudian disusul Buitenzorg, Cheribon dan Soerabaja (1905), di Semarang dan,
Bandoeng (1906). Untuk wilayah gewest, seperti disebut di atas diantaranya di
afdeeling Deli (Afdeelingraad) yang dimulai pada tahun 1906.

Dalam perkembangannya di Medan akan dibentuk
Gemeenteraad. Ini dengan sendirinya Afdeelingraad akan dilikuidasi. Gemeente Medan
dengan batas wilayah tertentu secara resmi akan berlaku tanggal 1 April 1909.
Sebelum hari-H, Afdeelingraad. Setelah tanggal 1 April 1909, Gemeenteraad akan
menggantikan Afdeelingraad. Untuk urusan pembangunan jalan setelah itu bagian
kota (gemeente) diawasi gemeenteraad sedangkan di luar kota akan ditangani
sendiri oleh Cultuuraad (lihat Verslag over de burgerlijke openbare werken in
Nederlandsch-Indie over het jaar 1909),

Tunggu deskripsi lengkapnya

Gementeefond, Negorij Raad dan Delische Afdeeling Raad:
Desentralisasi di Provinsi Oostkust van Sumatra Masa ke Masa

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com