Sejarah Dewan di Indonesia (8): Penerapan Desentralisasi di Indonesia Sejak Era Hindia Belanda; Gemeenteraad, di Pusat Volskraad

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Desentralisasi merupakan suatu bentuk
pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat
kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya
untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara
mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala besar maupun
dalam pemerintahan suatu negara. Produk yang dihasilkan dari desentralisasi
adalah kearifan local (Wikipedia).

Desentralisasi
di Indonesia (Rohidin, FISIP UI, Skripsi. 2010). Kebijakan desentralisasi sejarah
panjang di Indonesia. Tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan
Desentralisatie wet menjadi dasar hukum kebijakan desentralisasi. Kemudian
berkembang pemberian kewenangan ini kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja
di Indonesia pada tahun 1922. Masa pendudukan Jepang pemberian kewenangan juga
diteruskan. Pasca kemerdekaan, Pemerintah RI mengeluarkan UU No.1/1945 tentang
Pemerintahan Daerah. Disebutkan lepala daerah menjalankan dua fungsi sebagai
Kepala Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat. Dalam perkembangannya UU
No.1/1945 diganti dengan UU No.22/1948 yang menekankan pada demokrasi
parlementer. Dalam pelaksanaanya, baik UU No.1/1945 maupun UU No.22/1948, peran
pemerintah pusat masih sangat kuat dan dominan. UU No.1/1957, tahun 1959
melalui Penetapan Presiden No.6/1959 penekanan desentralisasi beralih kepada
kontrol pemerintahan pusat yang kuat terhadap pemerintahan daerah. UU No.5/1974,
peran pemerintah pusat masih sangat kuat. Krisis multidimensi tahun 1998 dan
dorongan adanya reformasi di berbagai bidang telah menggulirkan adanya isu
desentralisasi. UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik balik pergeseran
paradigma sentralisasi ke desentralisasi. (https://lib.ui.ac.id)

Lantas bagaimana sejarah desentralisasi di Indonesia,
sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, desentralisasi di
Indonesia sejatinya sejak 1903 era Pemerintah Hindia Belanda. Pada tingkat local
dengan pemberlakukan gemeenteraad dan pada tingkat pusat Volskraad (Belanda vs
Hindia Belanda). Lalus bagaimana sejarah desentralisasi di Indonesia, sejak era
Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada
permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah
nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Desentralisasi di Indonesia Sejak Era Pemerintah
Hindia Belanda; Gemeenteraad Tingkat Lokal – Volskraad Pusat

Tunggu deskripsi lengkapnya

Gemeenteraad Tingkat Lokal – Volskraad Pusat: Dewan
Perwakilan Rakyat Pada Masa Ini

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com