Sejarah Malang (60): “NKRI Harga Mati” di Malang; Oh. Persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Bisa Diubah Lagi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Malang dalam blog ini Klik Disini

Apa arti NKRI harga mati? Tentu saja itu
tampak sebagai slogan saja. Tapi sesungguhnya lebih dari itu. Ada banyak kisah yang
terjadi di belakangnya. Lalu sejak kapan slogan NKRI harga mati muncul. Itu
satu hal. Yang jelas slogan NKRI harga mati hingga ini hari masih eksis. Dalam
hubungan ini siapa yang membutuhkan slogan NKRI harga mati tersebut?

Satu
Abad NU di Sidoarjo, Bupati Malang: NKRI Harga Mati Pertahankan Indonesia. 07
Februari 2023. Sidoarjo. Suarajatimpost. Puluhan ribu warga nahdiyin dari
seluruh Indonesia hadir memenuhi Stadion Gelora Delta Sidoarjo untuk
memperingati resepsi puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Selasa
(7/2/2023). Dengan mengusung tema ‘Merawat Jagat Membangun Peradaban’ yang
dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden
KH. Ma’ruf Amin, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, serta KH.
Miftachul Akhyar (Rais Aam Pengurus Besar NU), KH. Yahya Colil Staquf (Ketua
Umum PBNU). Bupati Malang, H.M Sanusi, bersama Wakil Bupati Malang, Didik Gatot
Subroto serta sejumlah Forkopimda Kabupaten Malang turut menghadiri resepsi
Puncak Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU). Sanusi mengatakan, peringatan
Satu Abad NU bertujuan membela NKRI serta era kebangkitan, kebersamaan,
persatuan dan kesatuan bangsa. ”Peringatan Satu Abad NU ini merupakan era
kebangkitan dan kebersamaan serta persatuan dan kesatuan para umat untuk
membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam Satu Abad NU ini
NKRI harga mati untuk mempertahankan Indonesia agar mampu terus membawa
keberlanjutan kehidupan bagi generasi muda ke depan,” kata Bupati Malang
kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang. (https://www.suarajatimpost.com/)

Lantas bagaimana sejarah NKRI harga mati di
Malang? Seperti disebut di atas NKRI harga mati seakan terkesan hanya slogan
semata saja, tetapi ada kisah-kisah di belakangnya, termasuk kisah di wilayah
Malang. Persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa diubah
lagi seperti era RIS? Lalu bagaimana sejarah NKRI harga mati di Malang? Seperti
kata ahli sejarah
tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan
meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo
doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.

NKRI Harga Mati di Malang; Persatuan dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tidak Bisa Diubah Lagi

Idiom ‘harga mati’ sudah ada lebih dari satu abad
lalu. Tapi tidak sedang membicarakan itu, tetapi NKRI dalam arti tidak bisa
diubah/berubah lagi. ‘Harga mati’ dalam hal ini adalaj kiasan untuk jangan
mencoba-coba menawar lagi tentang NKRI, suatu ikatan bernegara dalam wilayah
Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, yang tidak tercabik-cabik
seperti pada era Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Makna Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) pertama kali muncul pada tahun 1948 dan hubungannya
dengan pembentukan Negara Pasoendan (lihat Het dagblad: uitgave van de
Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 24-07-1948).

Disebutkan terbentuknya Partai Kesatoean Republik Indonesia (disingkat PAKRI).
Partai ini dibentuk oleh batalion ke-22 brigade Goentoer, bagian dari divisi
TNI Siliwangi. Batalyon ini tidak mengungsi ketika TNI ‘hijrah’ ke wilayah
Republik, tetapi tetap tinggal untuk melanjutkan perjuangan di Buitenzorg dan
di Preanger “dalam sipil”, sebagai sebuah partai. Hasil partai dalam
waktu setengah tahun, harus dalam waktu enam bulan itu penduduk daerah di mana
PAKRI melakukan aksinya harus siap untuk diadakan plebisit (referendum). Secara umum, PAKRI menginginkan pendirian Negara Kesatuan
Indonesia dan dalam hubungan itu segala upaya harus dilakukan untuk
mempengaruhi Negara Djawa Barat (Pasoendan) yang melakukan pengkhianatan dan
tidak menginginkan negara kesatuan Indonesia dengan bentuk pemerintahan republic.
Bahwa organisasi ini juga bekerja di bawah pengawasan ketat tentara berpangkat
tinggi, Panglima Kodam Siliwangi, [Abdoel Haris] Nasoetion. Komandan Batalion 22 ini sendiri adalah Kapten TNI
Soegih Arto’.

Negara Pasoendan sendiri gagasannya pertama kali
muncul, sebelum pasukan Divisi Siliwangi hijrah ke Jogjakarta, dimana mantan
bupati Garoet Soeria Kartalegawa memproklamasikan pendirian Negara Pasoendan di
Bandung tanggal 4 Mei 1947. Sebagian warga Bandung dan penduduk Priangan
‘ngembang kadu’. Sebab saat proklamasi pembentukan Negara Pasundan di
tengah-tengah kaoum Pasundan tampak didukung oleh militer Belanda. Rakyat
Pasundan yang sebelumnya 100 persen republik, molohok dan menyebabkan penduduk
menjadi terpecah: pro RI menolak Belanda dan pro Belanda menolak RI.

Prosesnya dimulai di tengah-tengah wilayah penguasaan militer Belanda, di
Bogor, Soeria Kerta Legawa membentuk Partai Rakyat Pasoenndan. Partai bentukan
Soeria Kerta Legawa cepat menyebar. Tidak hanya di Bogor, tetapi juga melebar
ke Tjianjur dan Bandung. Di lapis pemudanya, di ketiga daerah ini juga muncul
Partai Pemuda Rakyat Pasundan. Manajemen pusat mengumumkan bahwa tujuan dari
organisasi Partai Rakyat Pasundan adalah untuk mendirikan negara sendiri.
Jumlah anggota saat itu diperkirakan sudah lebih dari 6.000 orang (lihat Nieuwe
courant, 02-01-1947).

Militer Belanda/NICA kemudian menjalankan aksinya
yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 sampai 5
Agustus 1947. Pentolan Negara Pasundan bentukan Soeria Karta Legawa mulai
nyaman namun tidak sedikit lawan-lawan politiknya yang meradang apakah yang
berada di tengah kota maupun yang berada di luar kota (pengungsian). Lambat
laun sejak aksi militer Belanda dimulai, republic makin terdesak dan sesak
dengan berdirinya Negara Pasundan. Pihak Belanda lalu memperkuat Negara
Pasundan dengan melakukan serangkai konferensi yang dilakukan pada tanggal
13-18 Oktober 1947 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 16-20 Desember 1947.

Pada tanggal 1 Februari 1948 TNI/Divisi Siliwangi secara berangsur-angsur
meninggalkan Jawa Barat menuju daerah republik di Jogjakarta dan sekitarnya.
TNI seakan tidak punya tuan lagi, para tuan yang diamini konstituennya sibuk
memperkuat Negara Pasundan. Sebagian lascar-laskar dan tokoh pejuang
kemerdekaan tidak bersedia hijrah ke pusat Jawa di Jogjakarta dan tetap menetap
di Jawa Barat tetapi tidak berafiliasi dengan Belanda. Kelompok pejuang ini
yang mengkristal menjadi kelompok DI/TII yang ingin membentuk Negara Islam.
Akhirnya penduduk Pasundan terkotak-kotak menjadi tiga bagian: RI, Negara
Pasundan dan DI/TII. Dalam konteks inilah terbentuk PAKRI (Partai Kesatoean
Republik Indonesia).

Dalam konferensi Negara Pasundan dari tanggal 23
Februari hingga tanggal 5 Maret 1948 segala persiapan tuntas dan pemimpin
Negara Pasundan diangkat yang disebut Wali Negara Pasundan. Negara Pasundan didirikan
tanggal 24 April 1948. Peresmian dan pengambilan sumpah Wali Negara Pasundan,
Raden Adipati Wira Nata Koesoema tanggal 26 April 1948. Demikianlah Negara (Kesatuan)
Republik Indonesia, yang didahului terbentuknya Negara Indonesia Timur,
kemudian antara lain Negara Pasoendan, tercabik-cabik menjadi tidak utuh, sementara
Partai PAKRI berupaya untuk menjaga keutuhan itu. Itu di Jawa Barat. Bagaimana
dengan di Jawa Timur?

Pada awal bulan November 1948 di Jawa Timur sudah tersusun nama-nama yang
akan menghadiri Konferensi Jawa Timur di Bondowoso (lihat Nieuwe courant,
10-11-1948). Delegasi ke Bondowoso ini termasuk dari Kota Malang dan Kabupaten
Malang. Konferensi dimulai tanggal 16 November di Bondowoso yang juga dihadiri
oleh J Eisenbergen kepala ambtenaar tb. Kantor Perwakilan Tinggi, yang akan
bertindak sebagai penasihat (lihat De vrije pers: ochtendbulletin, 10-11-1948).
Dalam konferensi ini Achmad Koesoemonegoro terpilih sebagai ketua panitia
(lihat De vrije pers: ochtendbulletin, 20-11-1948). Sementara itu ketua tim
kerja yang terpilih adalah RT Djoewito, Bupati Soerabaya. Pada tanggal 23,
konferensi telah mengambil keputusan tentang tujuan pembentukan negara,
sementara itu juga kesepakatan telah tercapai tentang prinsip-prinsip
pembentukan negara. Beberapa poin yang sudah disepakati antara lain wilayah
Negara Jawa Timur ditetapak 12 kabupaten dan 2 kota. Bahasa resmi negara adalah
Bahasa Indonesia. Juga telah diperoleh pengakuan negara telah diterima dari
Perwakilan Tinggi di Batavia pada tanggal 25 November. Dalam hal ini tanggal 23
menjadi tanggal yang penting dimana terbentuk Negara Jawa Timur. Setelah segala
sesuatunya diputuskan dalam sidang-sidang sebelumnya lalu diadakan pemilihan
Wali Negara (lihat Nieuwe courant, 01-12-1948). Disebutkan pagi ini pukul
sembilan, setelah dibukanya sidang konferensi Negara Jawa Timur di Bondowoso,
diadakan pemilihan Wali Negara. Kandidatnya adalah Raden Adipati Ario Soejadi,
Bupati Sidoardjo dan Raden Pandji Achmad Koesoemonegoro, Bupati Banjoewangi.
Yang terpilih sebagai Wali Negara Jawa Timur adalah Raden Pandji Achmad
Koesoemonegoro.

Berbeda dengan di Jawa Barat, di Jawa Timur dalam
upaya untuk membentuk Negara Jawa Timur tidak ada yang berupaya menghalanginya.
Mengapa?-

Tunggu deskripsi lengkapnya

Persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak
Bisa Diubah Lagi: Mengapa?

Negara kesatuan dan negara federalis adalah dua
bentuk negara yang berbeda. Keduanya memiliki hak yang sama untuk dipilih oleh
suatu negara yang akan dibentuk. Akan tetapi di Indonesia kedua bentuk itu
pernah menjadi sejarah penting. Negara Indonesia pernah dalam bentuk negara
federalis (semasa Negara Republik Indonesia Serikat/RIS). Namun persoalannya
tidak disitu, tetapi keterlibatan Belanda dalam terbentuknya negara federali
(RIS). Artinya selama ada keterlibatan Belanda dalam negara Indonesia tetap
menjadi persoalan. Terutama persoalan bagi para perjuang Republiken (Republik Indonesia).

Perjuangan bangsa Indonesia sudah sejak lama, sejak era Pemerintah Hindia
Belanda. Perjuangan itu adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berbagai
cara telah dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Kemerdekaan Indonesia
berarti merdeka dari penjahan di Indonesia (baca: Hindia Belanda). Yang
menjajah adalah orang Belanda. Kesempatan itu baru diperoleh pada tahun 1945,
lebih tepatnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Lalu untuk membangun negara merdeka tersebut disusun konstitusi (UUD 1945);
dipilih Presiden/Wakil Presiden lalu disusun kabinet dan pemerintahan daerah
(Gubernur, Bupati dan Walikota). Namun tidak lama kemudian orang Belanda memasuki
Indonesia di belakang pasukan Sekutu/Inggris yang tengah melakukan tugas
pelucutan senjata dan evakuasi militer Jepang dari Indonesia. Dalam status
Negara Republik Indonesia, orang Belanda memerangi orang Indonesia yang menentang
kehadiran mereka dan juga mempengaruhi orang Indonesia di wilayah pendudukannya
untuk membentukan negara-negara. Termasuk dalam hal ini Negara Pasoeran dan
Negara Jawa Timur.

Republik Indonesia akhirnya ‘tersudut’ dengan
wilayah yang senmakin sempit (karena semakin banyaknya negara-negara yang
terbentuk), lalu doktrin negara federalis oleh orang Belanda mau tak mau harus
diteriman Negara Republik Indonesia dalam pembentukan negara federal, yakni
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diberlakukan pada tanggal 27
Desember 1949. Saat inilah Negara (Kesatuan) Republik Indonesia tamat, yang ada
adalah Negara Federalis (Republik Indonesia Serikat/RIS). Satu hal yang menjadi
persoalan adalah hadirnya orang Belanda dalam bernegara dan dalam pemerintahan
(di pusat) dan di negara-negara federal seperti di Negara Jawa Timur. Namun
kemudian tidak lama kemudian terjadi ‘arus balik’. Satu persatu negara-negara
federal dibubarkan atau membubarkan diri dan akhirnya semuanya dibubarkan dan
lalu pada tanggal 18 Agustus 1950 di Djakarta diproklamasikan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Sejak itulah Negara Indonesia tetap sebagai negara
kesatuan (NKRI) hingga hari ini. Dalam konteks inilah muncul slogan NKRI Harga
Mati. Negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diubah atau berubah lagi,
harus NKRI selamanya (NKRI harga mati).

Lantas bagaimana hubungan persatuan dan negara kesatuan? Persatuan adalah
esensi dari negara kesatuan. Dalam hal ini negara kesatuan adalah negara
berasaskan satu pemerintahan, satu hukum, satu bahasa, satu kebijakan politik
dan system pertahanan tunggal untuk seluruh wilayah. Bagaimana jika persatuan
itu retak, ada yang berusaha memisahkan diri (termasuk karena ada keterlibatan
orang asing) dari kesatuan negara? Dalam hal inilah NKRI harga mati. Artinya,
pemisahan dicegah, sekalipun itu dilakukan dengan perang. Kilas balik: awalnya
persatuan membentuk kesatuan (NKRI). Tetapi kini di Indonesia kesatuan (NKRI)
dapat memaksa persatuan jika terjadi pemisahan (separatis/memisahkan dari
negara atau federalis/memecah kesatua). NKRI menjadi harga mati; harga tidak
bisa ditawar-tawar.

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com