Sejarah Surakarta (60): Persatuan Djoernalis Indonesia (PERDI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Hari Pers dan Bapak Pers

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini  

Pada masa ini disebut PWI berdiri pada 9 Februari 1946 dan tanggal itu
menjadi hari pers nasional. Bagaimana bisa? Sebab PWI adalah satu hal dan pers
nasional adalah hal lain lagi. Pers nasional Indonesia sudah lahir pada era
Pemerintah Hindia Belanda yang diberi nama Persatoean Djoernalistik Indonesia
(PERDI). Apakah tidak lebih tepat jika hari ulang tahun pers nasional merujuk
pada eksistensi PERDI? Bagaimana dengan Bapak Pers Tirto Adhi Soerjo dan
mengapa tidak inline dengan hari pers? Yang jelas fakta sejarah berbeda dengan propaganda
sejarah.

Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia, berdiri
pada 9 Februari 1946 di Surakarta (tanggal tersebut ditetapkan tahun 1985
sebagai Hari Pers Nasional). PWI beranggotakan wartawan yang tersebar di
seluruh Indonesia. Saat ini PWI dipimpin oleh Atal Sembiring Depari. Berdirinya
PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia
melalui media dan tulisan. Setelah berdirinya PWI, didirikan Serikat Penerbit
Suratkabar atau SPS 8 Juni 1946 (menjadi Serikat Perusahaan Pers sejak 2011). Karena
jarak waktu pendiriannya yang berdekatan dan memiliki latar belakang sejarah
yang serupa, PWI dan SPS diibaratkan sebagai “kembar siam” dalam
dunia jurnalistik. Sebelum didirikan, PWI membentuk sebuah panitia persiapan dibentuk
tanggal 9-10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta, Pertemuan
itu dihadiri oleh beragam wartawan. Pertemuan tersebut menghasilkan dua
keputusan, diantaranya adalah: Disetujui membentuk organisasi wartawan
Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diketuai oleh
Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo. Disetujui
membentuk sebuah komisi beranggotakan: Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat
Jakarta), BM Diah (Harian Merdeka, Jakarta). Abdul Rachmat Nasution (kantor
berita Antara, Jakarta). Ronggodanukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto), Mohammad
Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya). Bambang Suprapto (Penghela Rakyat,
Magelang). Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang), Suprijo Djojosupadmo (Surat
Kabar Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta). Komisi beranggotakan 10 orang tersebut “Panitia
Usaha”, tiga minggu kemudian, mengadakan pertemuan kembali di Surakarta
bertepatan dengan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (28 Februari hingga
Maret 1946). Dari pertemuan itulah disepakati didirikannya Serikat Perusahaan
Suratkabar dalam rangka mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar yang
pendirinya merupakan pendiri PWI (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah Persatoean
Djoernalistik Indonesia (PERDI) dan Persatoean Wartawan Indonesia (PWI)?
Seperti disebut di atas, hari pers nasional merujuk pada kelahiran (hari lahir)
PWI, tetapi fakta pers nasional (yang diwakili PERDI) sudah ada jauh sebelum
itu. Hari PWI adalah satu hal, hari pers tentu lain lagi dan tentu saja bapak pers
lain pula. Lalu bagaimana sejarah Persatoean Djoernalistik Indonesia (PERDI)
dan Persatoean Wartawan Indonesia (PWI)? Seperti kata ahli sejarah tempo
doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan
wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.

Persatoean Djoernalistik Indonesia (PERDI) dan
Persatoean Wartawan Indonesia (PWI); Hari Pers dan Bapak Pers 

Organisasi waratwan Indonesia, bukan yang pertama Persatoean Djoernalistik
Indonesia (PERDI) tetapi juga Persatoean Wartawan Indonesia (PWI) bukan pula yang terakhir.
Namun dua organisasi wartawan yang berbeda ini sejak era Pemerintah Hindia
Belanda termasuk yang kuat di dalam garis continuum wadah para jurnalis
Indonesia. Namun membicaraka sejarah continuum wadah para jurnalis Indonesia
tidak cukup hanya PERDI dan PWI. Sebelum terbentuknya PERDI sudah ada wadah
para jurnalis Indonesia, yaitu Perserikatan Kaoem Joernalist yang disingkat PKJ
pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Saeroen dan Parada Harahap.

Ketika surat kabar Benih Mardika dibreidel di Medan tahun 1918, mantan
redakturnya Parada Harahap yang telah menjadi redaktur di surat kabar Pewarta
Deli menginisiasi sarikat para jurnalis pribumi. Namun tidak lama kemudian
Parada Harahap pulang kampong mendirikan surat kabar Sinar Merdeka di Padang
Sidempoean tahun 1919. Pada tahun 1920 di Medan kembali dibentuk Inlandschen Journalistbond
(lihat De
Sumatra post, 10-03-1920). Lagi-lagi surat kabar
Sinar Merdeka dibreidel tahun 1922, Parada Harahap hijrah ke Batavia dengan
mendirikan surat kabar baru Bintang Hindia. Saat surat kabar Parada Harahap
mulai mekar di Batavia, dilaporkan di Semarang dibentuk organisasi para jurnalis
pribumi tahiun 1923 (lihat De Indische courant, 17-10-1923). Dengan demikian sudah eksis dua organisasi
jurnalis di Medan (sejak 1918) dan di Semarang (sejak 1914). Catatan: yang
dimaksud organisasi jurnalis pribumi tersebut termasuk wartawan Cina; dengan
kata lain organisasi dibentuk untuk ‘melawan’ pers (berbahasa) Belanda. Pada
tahun 1925 seiring delik pers yang terjadi dalam surat kabar Warna Warta di
Semarang dan Son Po di Batavia, dibentuk di Batavia Asosiasi Jurnalis Pribumi dan Cina (lihat Algemeen handelsblad voor
Nederlandsch-Indie, 23-09-1925). Pengurusnya adalah M Thabrani
pemimpin redaksi Hindia Baroe, WR Soepratman sebagai sekretaris dari kantor
berita Alpena dan sebagai komisaris Parada Harahap. Catatan: Parada Harahap
adalah pemimpin umum surat kabar Bintang Hindia dan pemimpin umum kantor berita
Alpena. Hindia Baroe (1925) adalah sukses surat kabar Neratja, surat kabar
dimana Parada Harahap pernah menjadi redaktur sebelum mendirikan Bintang Hindia
tahun 1922.

Perserikatan Kaoem Joernalist dibentuk dalam kongres
wartawan yang diadakan di Semarang. Kelompok nasionalis di Volksraad telah
menyatakan mendukung kongres wartawan pribumi tersebut. Dalam kongres ini
dihadiri sekitar 3.000 orang apakah jurnalis pribumi maupun jurnalis Cina. Hasil
dari kongres wartawan pribumi yang diadakan di Semarang, menetapkan kantor pusat
di Batavia dan dalam rapat penutupan kongres dikukuhkan sebagai ketua Saeroen, pemimpin
redaksi Siang Po di Batavia, sekretaris-bendahara Parada Harahap,
direktur-pemimpin redaksi Bintang Timoer di Batavia (lihat De avondpost, 01-09-1931).
Disebutkan lebih lanjut kongres berikutnya akan berlangsung di Batavia pada
tahun 1932.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Hari Pers dan Bapak Pers: Jika Ingin Menulis Sejarah
Baru, Jangan Lupa Ada Sejarah Lama

Setiap masa, organisasi wartawan non Eropa/Belanda
(pribumi/Cina) dibentuk dengan alasan yang berbeda-beda. Namun pembentukan baru
didasarkan karena ada dorongan untuk Bersatu dan menyatukan dalam menghada
suatu isu baru. Pada detik-detik berakhir Belanda di Hindia, isu baru muncul
dimana invasi Jepang sudah di depan mata, dimana Pontianak, Palembang, Minahasa,
Amboina dan Sorong sudah diduki militer Jepang. Untuk merespon itu para
wartawan Indonesia Kembali melakukan kongres di Jogjakarta pada bulan Februari
1941 (lihat Soerabaijasch handelsblad, 27-02-1941).

Disebutkan dalam konferensi PERDI (Persatoean Djoernalis Indonesiai).
yang diselenggarakan di Kalioerang pada Minggu, 23 Februari lalu, diambil sejumlah
keputusan. Salah satu keputusan organisasi secara keseluruhan dipimpin langsung
oleh sebuah dewan yang berkedudukan di Batavia dan di setiap kota jika terdapat
ada lima orang angggota dapat mendirikan cabang. Keputusan lainnya memperkenalkan
sistem anggota biasa dan luar biasa dimana anggota biasa hanya dapat menjadi
wartawan profesional berkebangsaan Indonesia, sementara wartawan nonprofesional
hanya dapat bergabung sebagai anggota luar biasa. Keputusan juga menentukan komposisi
dewan: ketua, Sjamsoeddin St. Ma’moer; wakil ketua Parada Harahap, sekretaris Soemanang,
bendahara Soetioro. Semua anggota dewan berkedudukan di Batavia. Untuk komisaris:
Adam Malik (Batavia); Moh. Koerdi (Bandoeng untuk lingkaran Preanger); Sofwanhadi
di Solo (untuk kalangan Jawa Tengah); Soemarto Djjojodihardjo di Soerabaja (untuk
lingkar Jawa Timur). Untuk di Sumatera masih sedang proses pendirian.

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir
Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok
sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan
Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi
berkebun di seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau.
Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu
senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah),
tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis
Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang
dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com