Sejarah Surakarta (78): Nama Surakarta Jadi Kota dan Nama Yogyakarta Jadi Provinsi; Residentie Soerakarta-Residentie Jogjakarta

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17
Agustus 1945, system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, mulai
dibentuk dewan (KNIP). Seiring dengan memanasnya suhu politik di Djakarta (antara
Sekutu/Inggris dan Belanda/NICA di satu pihak dan Pemerintah Indonesia dan para
pejuang kemerdekaan di sisi lain) dewan baru ini ‘dipusatkan’ di Jogjakarta.
Dengan semakin gentingnya di ibu kota, dewan di Jogjakarta ini meminta Presiden
Soekarno dan pemerintahan dipindahkan ke Jogjakarta. Lalu setelah berbagai
pertimbangan, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Menteri
Penerangan/Pertahanan Amir Sjarifoeddin Harahap pada tanggal 3 Januari 1946
berangkat ke Jogjakarta. Sejak inilah secara defacto ibu kota RI di Jogjakarta. 

Saat
terbentuk Republik Indonesia (setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945), tanggal
1 September 1945 Paku Buwana XII mengeluarkan maklumat bahwa Nagari Surakarta
Hadiningrat mendukung dan berada di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Selama
10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi (Daerah
Istimewa Surakarta; diatur dalam Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan
Surat Wakil Presiden tanggal 12 September 1949). Karena berkembang gerakan
antimonarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan
pejabat-pejabat Daerah Istimewa Surakarta, tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI
membekukan status Daerah Istimewa di Surakarta dan menghilangkan kekuasaan
politik Raja Nagari Surakarta dan Adipati Nagari Surakarta. Kemudian Surakarta
ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan
Surakarta. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja
Surakarta, kabupaten-kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten,
Boyolali. Tanggal 16 Juni 1946 diperingati sebagai hari jadi Pemerintah Kota
Surakarta modern. Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli
1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah nama Soerakarta jadi
Kota dan nama Jogjakarta jadi Provinsi? Seperti disebut di atas, itu bermula
pada era perang kemerdekaan Indonesia, Nama Jogjakarta menjadi sangat penting karena
dijadikan sebagai ibukota RI di pengungsian. Bagaimana dengan nama Soerakarta?
Sejak tempo doeloe disebut Residentie Soerakarta dan Residentie Jogjakarta,
bahkan Soerakarta lebih awal menyandang status nama residentie. Lalu bagaimana sejarah
nama Soerakarta jadi Kota dan nama Jogjakarta jadi Provinsi? Seperti kata ahli
sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan
meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo
doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.

Nama Soerakarta Jadi Kota dan Nama Jogjakarta Jadi
Provinsi; Residentie Soerakarta dan Residentie Jogjakarta 

Kota adalah daerah tingkat dua pada masa ini (setara
kabupaten, bagian dari provinsi), Pada era Pemerintah Hindia Belanda, kota
disebut gemeente, yang dibedakan dengan gewest. Gemeente dalam hal ini
setingkat Kota sekarang, dipimpin oleh seorang Wali Kota (Burgemeester).
Gemeente memiliki dewan kota (gemeenteraad) sendiri. Kota Soerakarta termasuk
salah satu gemeente. Pada masa pendudukan Jepang, status gemeente ini dikocok
ulang. Dua yang berstatus kota adalah Djakarta dan Soerabaja. Wali Kota di Kota
Soerabaja diangkat Radjamin Nasoetion. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia,
khususnya masa perang kemerdekaan masih bersifat wilayah yang lebih luas, dimana
fungsi Residen diangkat dan kemudian di wilayah Republik dibentuk fungsi
Gubernur Militer. Pasca gencatan senjata (proses KMB) berjalan, di Soerakarta
mulai dibentuk pemerintahan kota (semacam gemeente sebelumnya).

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 07-12-1949: ‘Dewan Kota dan Kepala Dinas. Sabtu pagi, pelantikan Dewan Kota Soerakarta
dan berbagai kepala dinas setempat berlangsung di halaman depan rumah mantan
Gubernur. Pelantikan yang dilakukan oleh Wali Kota Achmad ini diawali dengan
pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raja. Sorjopranoto
dilantik sebagai pelaksana tugas wali kota Solo dan Sarbini sebagai wakil
walikota. Sekda adalah Nasroen dan Soemantri. Nama-nama yang diangkat sebagai
kepala dinas adalah: Djokosantoso (Pemerintahan Rakyat), Sachlani (Informasi),
Pamoedjo (Keuangan), Wakito (Kesra), Soejood (Pajak), Slamet (Pendidikan), AW
Gani (Pekerjaan Umum), Wijoto (Dinas Sosial), Dr Soeparno (Kesehatan
Masyarakat), Arief (Perumahan ), Syamsoeddin (Agama) dan Ir. Sanusi (Ekonomi)’.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Residentie Soerakarta dan Residentie Jogjakarta: Sejak
Era VOC Soerakarta Menjadi Residentie

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com