Sejarah Dewan di Indonesia (6): Gemeente dan Gemeenteraad di Batavia; Kota Pertama dan Dewan Kota Pertama di Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Batavia adalah kota pertama penerapan system pemerintahan
desentralisasi di Hindia Belanda. Hal itu, tentu saja, karena sudah siap apalagi
Batavia adalah kota yang sangat besar. Berbeda dengan sebelumnya, pemerintahan
langsung sepenuhnya ditangani pemerintahg pusat melalui Residen, pemerintahan
desentralisasi di Batavia sebagai kota (gemeente), fungsi gemeenteraad akan
menjadi penting dalam perumusan pengembangan kota dan pengawasannya.

Gemeente
Raad van Batavia. April 18, 2018. Badan pelaksana pemerintahan yang terdiri
dari orang-orang berpenghasilan besar, tokoh terkenal dan pejabat terpandang.
Pembentukannya diatur dalam ordonansi Staatblad van Nederlandsche-Indie No.
204/1905. Diketuai oleh kepala daerah setempat atau pegawai gubernemen. Pada
tahun 1916, walikota Batavia diangkat menjadi ketua Gemeenteraad. Walikota
Batavia yang pertama, Mr. Gerardus Johannes Bischop, menjadi ketua sejak
tanggal 5 Agustus 1916 sampai 1920. Penggantinya, Mr. Arnold Myroos (beslit 6
Agustus 1920 No 2). Keanggotaan dewan sejak tahun 1917 mulai dipilih untuk masa
jabatan 6 tahun (pada tahun 1925 menjadi 4 tahun). Pada awal pendiriannya
anggota 25 orang terdiri 5 orang Eropa, 1 orang Indonesia, dan 3 orang dari
Timur Asia. Wakil bumiputera R.R. Adjit, R.B. Djajanegara, R. Sabaroedin,
Dhipokusumo, R. Djaja, R. Prawirosastro, dan Mas Djajadiraja. Sedang dari Timur
Asia mencakup Khouw Kim An, dan Thung Bouw Kiat untuk orang Tionghoa. Dari Arab
diwakili oleh Bahasyuan. Pada tahun 1917 anggota dewan ditambah dua orang dari
penduduk asli dan pendatang yang bukan orang Belanda. Sete1ah Batavia berubah
status menjadi daerah gemeente dan Meester Comelis dijadikan satu dengannya
maka anggota dewan bertambah menjadi 42 orang, 24 Belanda, 12 Indonesia, dan 6
Timur Asia. Dari susuna’n ini muncu1 tokoh Mohammad Husnie Thamrin. (https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente dan
Gemeenteraad di Batavia? Seperti disebut di atas, dalam penerapan
desentralisasi di Hindia Belanda dimulai di Batavia. Dalam hal ini Batavia kota
pertama dan Dewan Kota pertama di Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah Gemeente
dan Gemeenteraad di Batavia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya
ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah
nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.

Gemeente dan Gemeenteraad di Batavia; Kota Pertama dan
Dewan Kota Pertama di Hindia Belanda

Tunggu deskripsi Sejarah Gemeente dan Gemeenteraad di Batavia sangat penting. Hal ini karena penerapan desentralisasi pemerintahan yang
pertama diberlakukan di Hindia Belanda. Batavia memiliki syarat, karena kota
besar. Peraturan perundangan mengenai itu dilakukan di Belanda pada tahun 1903.
Sementara itu penerapan desentralisasi di wilayah yurisdiksi Inggris sudah lama
dilaksanakan seperti di Penang dan Singapoera. Seperti biasa, Belanda selalu
terlambat dibandingkan Inggris.

Soal desentralisasi (administrasi) wilayah ini tinggal menentukan satu
diantara tiga RUU yang diajukan di Tweede Kamer di Belanda. Di Batavia pemerintah
dan warga wait en see. Namun tidak demikian, satu perusahaan rokok/tembakau
mengambil kesempatan untuk promosi rokok/tembkau bagi anggota dewan yang biasa
digunakan para legislator di Belanda (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 12-12-1902). Boleh jadi perusahaan rokok ini berpendapat bahwa desentralisasi
sudah pasti, hanya soal menunggu RUU mana yang dipilih. Lalu atas usul Van
Deventer, diputuskan di Tweede Kamer bahwa desentralisasi daerah (RUU yang
ketiga) akan menjadi norma (lihat Het nieuws van den dag: kleine courant,
24-01-1903). Penerapan desentralisasi di Hindia Belanda didaftarkan sebagai Stbls 1903 No. 329 tentang Regeering Reglegment
untuk Hindia Belanda yang mana dalam UU ini ditambahkan pasal 68a, 68b dan 68c, sehingga di Hindia Belanda untuk daerah atau bagian daerah diberi kesempatan terbuka untuk
pemerintahan sendiri. Bagaimana turunannya sebagai
PP dalam pelaksanaan Undang-Undang dimaksud, sebuah Keputusan Kerajaan di
Hindia Stbls.1905 No. 137 yang disebut Beslit Desentralisasi.

Dengan adanya payung hukum untuk penerapan
desentralisasi di Hindia Belanda, satu yang masih ditunggu prosesnya adalah RUU
tentang pembentukan pemerintahan daerah di Batavia, Meester Cornelis dan
Buitenzorg (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 14-01-1905). Yang akan menjadi ketua
dewan kota (gemeenteraad) Batavia adalah L Kreischer, Asisten Residen Batavia.

L Kreischer adalah Asisten Resident Pasoeroean. Pada tahun 1902 L Keischer
diberikan cuti satu tahun ke Eropa (lihat Soerabaijasch handelsblad, 26-04-1902).
L Keischer berangkat Bersama istri dan tiga anak (lihat Het nieuws van den dag
voor Nederlandsch-Indie, 01-07-1902). Sepulang dari Eropa, Keischer tidak
kembali ke Pasoeroean tetapi ditempatkan di Batavia (lihat De nieuwe
vorstenlanden, 27-03-1905). Disebutkan Sabtu lalu, A. G. Valette menyerahkan
administrasi lokal afdeeling Batavia kepada pejabat yang baru diangkat, L
Kreischer. Di dalam Java Courant pada tanggal 28 Maret, diumumkan peraturan
tentang Dewan Kota yang akan didirikan di Batavia, Meester-Comelis dan
Buitenzorg yang didalamnya ditetapkan bahwa paragraf pertama Pasal 68a
peraturan harus diterapkan pada kebijakan pemerintah di ketiga tempat tersebut.
Disebutkan anggaran yang disisihkan dari dana kolonial untuk kepentingan gemeente
Batavia sebesar f290.000 setahun; Meester-Comelis menerima f33.500 dari dana
kolonial

L Kreischer tidak hanya sibuk masalah pemerintahan,
tetapi juga dalam kaitanya dengan pelaksanaan desentralisasi Gemeenteraad
Batavia. L Kreischer mengumumkan ke public (iklan) bahwa sidang pertama
Gemeenteraad Batavia diadakan tanggal 17 April (lihat Het nieuws van den dag
voor Nederlandsch-Indie, 11-04-1905). Disebutkan Dewan Kota Batavia. Bertemu
pada hari Senin, 17 April 1905, jam 9 pagi di aula pernikahan di balai kota.
Ketua Dewan Kota Batavia, Keischer.

Bataviaasch nieuwsblad, 17-04-1905: ‘Rapat Dewan Kota Pertama. Pagi ini
jam 9, sesuai dengan pemberitahuan, kami pergi ke aula pernikahan balai kota ke
lantai dasar rapat dewan pertama. Sudah ada beberapa anggota disana, yang
menunggu dalam kontemplasi hening untuk apa yang akan terjadi hari ini. Namun
tidak ada lagi yang datang, sehingga ketua membuka rapat pada pukul sembilan
lewat seperempat. Nama-nama berikut hadir: N.B.H.F. Arriens, W. J de Voogt, E.
Th. Kal, L. Samson. J. G. Hoekstra, W. J. van Arcken, P. Coldenhoff, J. Frollch,
selanjutnya Raden Mas Prawirodiningrat, Abdoel Wabab, Mas Wongsokarjo, Agoes,
Tan Yan Goan, Lie Hin Liam, Moerip, Hadji Moehamad Diami. Setelah kata sambutan
singkat, ketua, Kreischer, memberikan gambaran sejarah perkembangan dewan kota.
Menteri Fransen van de Putte mengambil langkah pertama menuju pengenalan dewan
kota dan Menteri Van den Bossche menerapkan rencana tersebut dengan membentuk
dewan para tokoh pada tanggal 20 September 1878, yang terdiri dari dua belas
anggota, termasuk dua orang Tionghoa dan dua orang Arab’.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Kota Pertama dan Dewan Kota Pertama di Hindia Belanda:
Batavia Masa ke Masa

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com