Sejarah Indonesia

Sejarah Indonesia Jilid 10-4: Prabowo Ingat “Mereka yang Lupa Sejarah Akan Dihukum Sejarah”;Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Indonesia Jilid 1-10 di blog ini Klik Disini

Jasmerah! Jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah. Sejarah
Indonesia yang baru telah ditulis. Kementerian Kebudayaan menjanjikan buku
Sejarah Indonesia sebanyak 10 jilid akan dibuka akses ke publik pada bulan
Februari ini dalam bentuk ebook (gratis). Dalam hal ini sejarah tetaplah
sejarah. Hanya saja banyak narasi sejarah yang tidak benar. Sejarah yang benar
jangan sekali-kali dilupakan dan melupakan sejarah yang benar akan dihukum
sejarah.
 


Prabowo: Mereka yang Lupakan
Sejarah Akan Dihukum Sejarah Kompas.com, 2 Februari 2026: ‘Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya memahami sejarah
Indonesia. Menurutnya, bangsa yang lupa akan masa lalunya berisiko terjebak
kembali dalam pola ketergantungan dan ketidakadilan global. Presiden menyoroti
dinamika politik global dan standar ganda negara-negara besar. “Kita ini
diintervensi, diganggu, bahkan dijajah, ini harus kita (me)ngerti, kita harus
paham”, ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan
Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). “Mereka yang
melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah,” sambungnya. Prabowo
menekankan, mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam
kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Prabowo pun mengajak
masyarakat melihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang sebenarnya.
Menurutnya, negara-negara yang dulu mengajarkan tentang hak asasi manusia
hingga demokrasi, kini justru melanggar apa yang mereka ajarkan. “Karena
kita mendapat kesempatan hari ini, kita mendapat kesempatan untuk melihat
bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar yang
mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of
law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka
ajarkan,” tukas Prabowo. Prabowo pun mempertanyakan di mana hak asasi
manusia dan demokrasi yang diajarkan negara besar tersebut. “Puluhan ribu
wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang
diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?”
imbuhnya
’. 

Lantas bagaimana sejarah mereka
yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah? Seperti disebut di atas, setelah
Presiden Soekarno pernah  mengingatkan “j
angan sekali-kali melupakan
sejarah”, kini Presiden Prabowo mengingatkan “mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah”.
Apa maksud dariperingatan itu semua pada masa kini? Yang jelas, dunia sedang tidak
baik-baik saja. Lalu bagaimana sejarah mereka yang lupakan sejarah akan dihukum
sejarah? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan.
Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita
telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika
sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh
penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal
itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber
primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber
buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku
juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam
penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya
yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah
pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk
lebih menekankan saja. Dalam hal ini saya bukanlah penulis sejarah,
melainkan
hanya sekadar untuk menyampaikan apa yang menjadi
fakta (kejadian yang benar pernah terjadi) dan data tertulis yang telah
tercatat dalam dokumen sejarah.
 

Prabowo
Ingatkan Mereka yang Lupakan Sejarah Akan Dihukum Sejarah; Dunia Sedang Tidak Baik-Baik
Saja

Perayaan 17 Agustus terakhir yang dipimpin oleh
Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1966. Upacara
pengibaran bendera tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Djakarta, di mana
Soekarno bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam peringatan HUT RI ke-21
ini, Soekarno menyampaikan pidato kepresidenannya yang terakhir dengan judul
“Djangan Sekali-kali Melupakan Sedjarah” (lihat Leeuwarder courant :
hoofdblad van Friesland, 17-08-1966).
 


Sejak 17 Agustus 1946
(di Jogjakarta), setiap tahun, Presiden Soekarno berpidato dalam perayaan
(ulang tahun) proklamasi (kemerdekaan) bangsa Indonesia. Setelah pengakuan
kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) pada
27 Desember 1949, untuk kesekian kalinya, tetapi untuk pertama kali Presiden
Soekarno di Djakarta kembali memimpin upacara perayaan hari kemerdekaan Indonesia
tanggal 17 Agustus 1950. Nun jauh di Medan, pada hari dan jam yang sama dilakukan
upacara perayaan kemerdekaan Indonesia di lapangan Merdeka yang dipimpin oleh
GB Joshua Batoebara. Untuk mengisi pidatonya, Presiden Soekarno berpidato
melalui siara relai RRI. Singkatnya, dalam peringatan HUT RI tahun 1966 Presiden
Soekarno kembali menjadi pemimpin upacara untuk yang ke-21 kalinya. Dalam upacara
inilah Presiden Soekarno berpidato (kembali) dengan judul “Djangan
Sekali-kali Melupakan Sedjarah” (Verloochen nimmer de geschiedenis). Pada
masa ini judul pidato itu dikenal dengan singkatan sebagai “Jasmerah”. 

Dalam pidato tersebut yang dihadiri sekitar satu juta orang yang juga disiarkan melalui
radio dan televisi Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengutuk kudeta yang
gagal pada Oktober 1965. Presiden juga meninggalkan cita-cita
“NASAKOM”—kerja sama antara nasionalis, kelompok agama, dan
komunis—dan menggantinya dengan cita-cita “NASASOS”, kerja sama
antara nasionalis, kelompok agama, dan sosialis.


Sebagian besar pidato
Soekarno didedikasikan untuk tinjauan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan dari
pemerintahan Belanda. Judul pidatonya adalah: “Jangan Sekali-kali
Melupakan Sejarah”. “Mata dunia tertuju pada Jakarta pada hari
istimewa ini,” kata presiden. “Mereka mengatakan bahwa Sukarno
akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Bahwa kekuasaan Soekarno akhirnya
berakhir. Bahwa sekarang ada triumvirat yang berkuasa… tetapi mereka salah”.
Dan dengan gerakan tangan yang lebar, ia melanjutkan: “Mereka mengatakan
bahwa Kongres Indonesia setidaknya akan menjinakkan Soekarno atau memangkas
sayapnya. Sidang Kongres (pada bulan Juni) seharusnya menjadi perhitungan
terakhir dengan Soekarno. Perintah tanggal 11 Maret kepada Soeharto adalah
pengalihan kekuasaan, pengalihan kedaulatan, kata mereka. Tetapi ternyata
mereka salah. Musuh-musuh terkejut. Sekarang, pada hari proklamasi, mereka
terkejut melihat bahwa Soekarno masih presiden. Soekarno masih pemimpin besar
revolusi. Soekarno masih perdana menteri. Soekarno masih berdiri di platform
ini”. Pidato berlangsung selama dua jam. Soekarno tampak kelelahan setelah
pidatonya. Ia meninggalkan panggung, dibantu oleh orang-orang dari lingkarannya
dan di bawah naungan payung hitam. Catatan: Yang dimaksud triumvirat saat itu
adalah Soeharto, Hamengkoeboewonio dan Adam Malik Batoebara.
 

Surat kabar De Telegraaf, 18-08-1966 menyoroti isi
pidato Presiden Soekarno dalam hal politik luar negeri: ‘Soekarno menyatakan
dirinya senang bahwa kongres rakyat yang berdaulat pada Juni tahun lalu
“tidak menginstruksikan saya untuk segera meminta bergabung kembali dengan
PBB”. Soekarno, di sisi lainnya, masih percaya bahwa PBB didominasi oleh
“imperialis”. Sebagai antisipasi reformasi PBB, presiden lebih
memilih untuk terlebih dahulu melihat konsepnya sendiri untuk PBB yang terdiri
dari negara-negara muda yang bercita-cita tinggi (yang disebut CONEFO)
diimplementasikan, dengan kantor pusat di Jakarta.
“Karena dalam perjuangan melawan imperialisme,
Indonesia mengejar strategi global”.
 


CONEFO (Conference of
the New Emerging Forces) adalah inisiatif Presiden Soekarno pada tahun 1965
untuk membentuk wadah kerja sama antarnegara berkembang (Asia, Afrika, Amerika
Latin) yang antikolonialisme/imperialisme. Organisasi ini dirancang sebagai
tandingan PBB dan blok Barat. Gedung CONEFO kini menjadi Gedung MPR/DPR RI di
Senayan. Foto: Jenderal Nasoetion dan Jenderal Soeharto tersenyum menghadiri
upacara perayaan kemerdekaan (De Telegraaf, 18-08-1966). 

MenurutDe Telegraaf, 18-08-1966
bahwa Soekarno tidak hanya berjuang untuk prestise nasionalnya, tetapi masih
menganggap dirinya sebagai pemimpin semua negara berkembang di dunia. Dalam
konteks ini, mengejutkan bahwa Amerika juga menerima teguran keras terkait
Vietnam. Presiden Soekarno mendukung rencana pemerintah “Ampera” Soekarno
(Ampera adalah singkatan dari “pesan penderitaan rakyat) untuk
meningkatkan kondisi ekonomi, tetapi memperingatkan bahwa rakyat yang percaya
diri menginginkan kerja sama dengan negara asing, tetapi tidak ingin dipandang
sebagai pengemis. Dalam konteks ini, Soekarno mengulangi pernyataannya
sebelumnya bahwa “para monopolis masih bisa pergi ke neraka dengan taktik
kotor mereka” (tepuk tangan sopan dan perasaan yang sangat campur aduk
menyambut akhir pidato tahunan dari podium).
 


Trouw, 07-10-1966: ‘Soekarno Menangis di Makam Para
Jenderal, Djakarta (ANP, AP). Presiden Soekarno menangis pada hari Rabu ketika
mengunjungi Taman Makam Pahlawan di luar Djakarta (baca: Kalibata) tempat enam
jenderal yang dibunuh dalam kudeta yang gagal tahun lalu dimakamkan. Ini adalah
kunjungan pertama presiden ke pemakaman tersebut. Peringatan tersebut merupakan
bagian dari Hari Angkatan Bersenjata. Presiden berdoa di makam dan menutupi
wajahnya dengan kedua tangan sebagai isyarat emosional. Mengheningkan cipta
selama satu menit dilakukan. Pada resepsi di malam hari, presiden tampak sangat
menikmati dirinya. Ia meminta beberapa personel militer untuk menyanyikan lagu’.
Catatan: Enam Jenderal yang dimaksud adalah Jenderal Ahmad Yani
(Menteri/Panglima Angkatan Darat); Letnan Jenderal R Suprapto (Deputi II
Menteri/Panglima AD); Letnan Jenderal S Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD);
Letnan Jenderal MT Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD); Mayor Jenderal DI
Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD); Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
(Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal AD).
 

Semuat itu bermula
pada pidato pertanggungjawaban “Nawaksara” disampaikan oleh Presiden
Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 di depan Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato ini
bertujuan menjelaskan sikap Soekarno terkait peristiwa G30S/PKI, namun ditolak
MPRS karena dianggap tidak memuaskan dan hanya berupa laporan perkembangan.
 


Limburgsch dagblad, 28-06-1966: ‘Kongres Rakyat
Indonesia (baca: MPRS), otoritas tertinggi di negara Indonesia, telah
mengkonfirmasi kekuasaan penuh Jenderal Soeharto. Presiden Soekarno sendiri
telah menempatkan badan eksekutif di tangan jenderal tersebut pada tanggal 11
Maret 1966, meskipun tidak sepenuhnya secara sukarela. Jenderal Nasoetion telah
terpilih sebagai ketua kongres ini, yang sedang bersidang di Djakarta. Dengan
demikian, ia menjadi tokoh kedua negara. Soekarno adalah kepala pemerintahan
dan kepala negara. Namun baru-baru ini, kekuasaan sebenarnya telah berada di
tangan triumvirat: Jenderal Soeharto, Sultan Jogjacarta, dan Menteri Luar
Negeri, Adam Malik. Soekarno, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-65 pada 6
Juni, menghadapi periode yang kurang menyenangkan dan makmur secara pribadi. Ia
tidak akan lagi dapat memanipulasi triumvirat maupun “kongres
rakyat”. Kongres, yang harus membuat keputusan bersejarah yang dapat
menentukan sejarah Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.
 

Kabinet Ampera
dibentuk 28 Juli 1966. Soekarno sebagai Presiden; Soeharto sebagai Ketua
Presidium Kabinet Ampera merangkap Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan
dan Menteri/Panglima Angkatan Darat; Adam Malik sebagai Menteri Utama bidang Politik
merangkap Menteri Luar Negeri; Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Menteri Utama Ekonomi
dan Keuangan. Namun ketidakstabilan politik dan keamanan setelah peristiwa
G30S/PKI, serta penolakan MPRS atas pidato pertanggungjawaban
“Nawaksara” (dan pelengkapnya) yang disampaikan Soekarno. Sidang
Istimewa MPRS akan diadakan dari tanggal 7 hingga 11 Maret 1967.
 


Tubantia, 03-03-1967: ‘Soeharto Berusaha
Menyelamatkan Soekarno. Djakarta. Para pemimpin militer Indonesia meningkatkan
upaya mereka kemarin untuk mengurangi serangan terhadap Presiden Soekarno,
menjelang Kongres negara untuk memutuskan masa depan presiden. Para demonstran
mahasiswa yang berpengaruh diberi beberapa peringatan, dan semua demonstrasi
telah dilarang. Kantor berita resmi Antara disarankan untuk mengurangi
pernyataan yang menuduh Soekarno, dan para editor publikasinya juga
diperingatkan. Peringatan tersebut tampaknya merupakan bagian dari kampanye
oleh Jenderal Soeharto yang berkuasa untuk mencegah pemecatan Soekarno dari
jabatannya. Para pejabat militer menyatakan bahwa Soeharto khawatir bahwa
pemecatan presiden dari posisinya yang kini tidak berdaya akan menyebabkan
keresahan yang meluas dan menyebabkan Soekarno diadili karena keterlibatannya
dalam kudeta komunis yang gagal pada tahun 1965’.
 

Presiden Soekarno
tampaknya akan berakhir. Nama Soeharto akan menggantikannya sebagai presiden.
Namun situasi berubah, sidang diperpanjang satu hari lagi hingga tanggal 12
maret 1967 (hari Minggu).
 


Het Rotterdamsch parool, 11-03-1967: ‘Komite Kongres
mengambil keputusan meskipun ada perlawanan tentara. Presiden Soekarno Akan
Dicopot, Djakarta, Sabtu (Reuters, ANP) — Pagi ini, sebuah komite Kongres
Rakyat Indonesia sepakat dalam sidang tertutup untuk mencabut semua kekuasaan
dan gelar Presiden Sukarno, menurut sumber-sumber kongres. Seluruh 650 anggota
Kongres Rakyat diharapkan menyetujui hal ini. Menurut laporan-laporan tersebut,
komite telah menyepakati empat poin berikut: (a) Presiden Soekarno akan dicabut
mandat kongresnya dan semua kekuasaan negara. (b) Jenderal Soeharto, presiden
baru, akan secara resmi diangkat sebagai presiden sementara. (c) Soekarno akan
lebih lanjut menahan diri dari kegiatan politik. (d) Pemerintah diberi wewenang
untuk memulai penyelidikan yudisial terhadap perilaku Soekarno selama kudeta
yang gagal pada Oktober 1965. Menurut kalangan kongres ini, fokus sekarang
adalah merumuskan keputusan dengan benar, dengan mempertimbangkan keinginan
militer agar Soekarno tidak diperlakukan terlalu keras. Sebagai contoh, upaya
akan dilakukan untuk menghindari kata “pengunduran diri” dan presiden
kemungkinan akan diberi ucapan terima kasih atas jasanya kepada negara. Namun,
yang signifikan adalah bahwa di kalangan kongres, orang-orang sudah
membicarakan “Insinyur Sukarno”. Empat komandan militer berpangkat
tinggi juga bertugas di komite tersebut. Dalam tiga kasus, mereka diduga
mencoba melemahkan keputusan dengan mengajukan usulan tandingan. Ketiga usulan
tersebut ditolak. Radio Jakarta kemudian mengumumkan bahwa sidang terakhir
Kongres tidak akan diadakan hari ini, tetapi besok. Para pengamat menyimpulkan
dari hal ini bahwa masih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan detail dan teks
keputusan Kongres. Keamanan: Semalam, tentara semakin meningkatkan pengamanan
yang sudah ketat di Jakarta. Sekitar matahari terbit, tank-tank berat dan
kendaraan lapis baja mengambil posisi di titik-titik strategis di kota. Istana
Soekarno dikelilingi oleh barisan tentara yang ketat. Sejumlah besar pasukan
disiagakan untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah. Kapal-kapal angkatan laut
di Teluk Jakarta dalam keadaan siaga tinggi. Patroli terus dilakukan di
pinggiran kota. Secara lahiriah, kota tampak tenang. Area kampus universitas
telah ditutup untuk mencegah mahasiswa berkumpul dan melakukan demonstrasi’.
 

Presiden Soekarno
benar-benar berakhir. Pada hari Minggu pukul 20.30, Jenderal Soeharto dilantik
sebagai Presiden sementara oleh Jenderal Nasoetion, ketua Kongres Rakyat, dalam
upacara khidmat.
 


Tubantia, 13-03-1967: ‘Putusan akhir tampaknya telah
dilaksanakan terhadap Soekarno. Soeharto dilantik. (Oleh editor perjalanan
kami). Djakarta — Tanpa tepuk tangan, tanpa drama, tirai jatuh pada Presiden Soekarno
tadi malam di sebuah aula olahraga di Djakarta: Indonesia memiliki pemimpin
baru. Sekitar pukul 20.30, Jenderal Soeharto dilantik sebagai presiden
sementara oleh Jenderal Nasoetion, ketua Kongres Rakyat, dalam upacara khidmat
yang menyembunyikan makna historisnya. Periode 21 tahun yang penuh gejolak, di
mana sebuah republik lahir, terancam, dan dibawa ke ambang kehancuran ekonomi,
dengan demikian berakhir. Istana kepresidenan di Djakarta kini kosong. Tiang
tempat bendera kuning presiden biasanya berkibar berdiri di bawah terik
matahari. Mantan Presiden Soekarno berada di rumah pedesaannya di Bogor, dan
sekretariatnya mengumumkan bahwa kepulangannya ke Djakarta setelah akhir pekan
tidak dijadwalkan untuk hari ini. Kongres Rakyat, yang bersidang sehari lebih
lama dari yang direncanakan, dengan suara bulat memutuskan tadi malam untuk
mencabut semua kekuasaan Presiden Sukarno. Pembukaan dokumen bersejarah
tersebut menyatakan bahwa Presiden Soekarno gagal mempertanggungjawabkan
perannya dalam kudeta yang gagal pada September 1965 dan atas kemerosotan
ekonomi nasional, dan memuat poin-poin berikut: (1) Presiden tidak lagi mampu
memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya; (2) Presiden tidak mampu
melaksanakan kebijakan pemerintah dan keputusan Kongres Rakyat; (3) Presiden
dilarang terlibat dalam kegiatan politik hingga dan termasuk pemilihan umum; mandat
yang diberikan kepada Presiden Sukarno oleh Kongres dicabut, dan ia dilucuti dari
semua kekuasaan sebagaimana diatur dalam Konstitusi; (4) Jenderal Suharto
diangkat sebagai Presiden Sementara hingga pemilihan presiden oleh Kongres
Rakyat; (5) Presiden Sementara tunduk dan bertanggung jawab kepada Kongres
Rakyat; (6) Pencarian solusi atas masalah hukum yang menyangkut “Dr. Ir.
Sukarno” diserahkan kepada Jenderal Soeharto; (7) Keputusan ini berlaku
surut sejak 22 Februari, hari ketika Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan
eksekutif kepada Jenderal Soeharto’.
 

Bagaimanapun tragisnya
di ujung jabatannya sebagai Presiden Indonesia (selama 21) tahun pada tahun 1967,
Ir. Soekarno memulainya dari nol dengan perjalanan perjuangan yang dapat
dikatakan sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Semua itu sudah mulai dilupakan
banyak orang. Hal itulah yang diduga mengapa pada tanggal 17 Agustus 1966 dalam
peringatan kemerdekaan Indonesia mengingatkan “Djangan sekali-kali melupakan
sejarah’. Tampaknya Ir Soekarno yang dikenal dulu, pada saat pidato itu Presiden
Soekarno seakan sudah mulai melihat riwayatnya akan berakhir.

 

Algemeen Handelsblad, 13-03-1967: ‘Potret Soekarno
hilang. Pagi ini, potret Soekarno digantikan dengan potret Soeharto di
kementerian-kementerian di Djakarta dan kedutaan besar Indonesia di Tokyo.
Tindakan ini dilakukan sebisa mungkin tanpa menarik perhatian. Seperti halnya
keputusan Kongres Rakyat yang berakhir kemarin, pihak berwenang berusaha untuk
meredakan dampak sensasionalnya. Suasana di Djakarta digambarkan sebagai
“gelisah” tetapi reaksi keras terhadap langkah-langkah Kongres
Rakyat, yang sebenarnya sangat penting, sejauh ini belum terjadi. Kemarin,
Kongres mencabut semua kekuasaan Presiden Soekarno, yang berarti lebih dari
sekadar ratifikasi transfer kekuasaan, yang telah dinyatakan presiden sendiri
bersedia dilakukan bulan lalu. Saat itu, Soekarno menambahkan bahwa ia dapat
merebut kembali kekuasaan jika ia menginginkannya. Kemungkinan hukum untuk ini
sekarang telah diputus, karena Soeharto dilantik sebagai Presiden sementara
tadi malam dan dilarang terlibat dalam kegiatan politik apa pun hingga
pemilihan umum tahun depan. Selain itu, ia tidak lagi diizinkan menyebut
dirinya sebagai “pemimpin besar revolusi”. Secara lahiriah, anggota
Kongres Rakyat berusaha sebaik mungkin untuk mengecilkan arti penting
keputusan-keputusan ini. Mereka membuat seolah-olah pada saat itu hanya ada
diskusi tentang apakah Soekarno selanjutnya harus disebut “presiden-doktor-insinyur”
atau hanya “insinyur”. Mereka akhirnya sepakat bahwa Soekarno akan
tetap menjadi presiden secara nama, tetapi akan dipanggil sebagai “insinyur”.
Hal ini dilakukan karena alasan “kesopanan” kata mereka. Bentuk
kesopanan Timur tampaknya lebih penting daripada keputusan politik besar. Sikap
ini sepenuhnya sesuai dengan keinginan Soeharto. Ia juga menjadi sasaran kritik
yang cukup besar di dalam lingkarannya sendiri dalam beberapa hari terakhir.
Orang-orang tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba kembali membela Soekarno,
tetapi kesan yang muncul sekarang adalah bahwa ia tetap sangat tenang di bawah
tekanan yang sangat besar. Lagipula, ia hampir tidak dapat disalahkan atas
tindakan yang diambil oleh Kongres Rakyat. Kongres mewakili rakyat dan
bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Pemerintah menunjuk Soeharto sebagai Presiden
sementara, berdasarkan Konstitusi 1945. Akibatnya, para pendukung Soekarno
memiliki sedikit kesempatan untuk bertindak melawan Soeharto secara pribadi.
Jika mereka sekarang menentang jalannya peristiwa, mereka bertindak melawan
hukum. Situasi saat ini merupakan kemenangan lebih lanjut bagi kehati-hatian Soeharto,
tetapi masalahnya belum terselesaikan. Meskipun ia telah mencegah perang
saudara untuk sementara waktu, risiko tetap ada bahwa persatuan negara akan
terkikis sekarang setelah figur nasional Soekarno menghilang. Oleh karena itu,
Soeharto telah berulang kali menekankan perlunya “persatuan nasional”
dalam beberapa hari terakhir. Bahaya terkikisnya otoritas sentralis Djakarta
tidak dapat disangkal. Soeharto sekarang menghadapi tugas berat untuk
meningkatkan perekonomian. Jika ia gagal dalam hal ini, hal itu dapat menjadi
keuntungan bagi Soekarno, yang masih tinggal di Bogor. Kongres Rakyat melarang
“presiden” dari semua aktivitas politik hingga tahun 1968. Oleh
karena itu, Kongres Rakyat tidak mencabut haknya untuk berpartisipasi dalam
pemilihan umum dan pemilihan presiden. Untuk saat ini, ia tetap menjadi tokoh
penting di balik layar. Sehubungan dengan hal ini, beberapa pihak kini
mengklaim bahwa pemilihan umum “pasti tidak akan berlangsung” tahun
depan. Di sisi lain, Kongres Rakyat telah memberikan wewenang kepada Soeharto
untuk memulai penyelidikan yudisial atas tindakan Soekarno. Kecaman terhadap
kemampuan Soeharto tentu saja tidak berlebihan’.
 

Memang betul apa yang diingatkan
Presiden Soekarno untuk hari-hari ke depan, untuk tidak melupakan sejarah.
Dalam konteks inilah pada hari ini Presiden Prabowo
ingatkan (kembali)
bahwa mereka yang melupakan sejarah akan dihukum sejarah. Apalagi dunia sedang
tidak baik-baik saja.
 


Algemeen Dagblad, 13-03-1967: “Soeharto kini
pemimpin tak terbantahkan. Perang Saudara Terhindar. Djakarta. — Jenderal Soeharto
telah muncul sebagai pemenang mutlak dari konflik politik yang telah berkecamuk
di Indonesia selama hampir satu setengah tahun. Ia tidak hanya mengalahkan
faksi Soekarno, tetapi juga kelompok-kelompok yang ingin mencerca Soekarno
secara total. Dengan demikian, ia telah menghindari risiko perang saudara. Kemenangannya
terlihat dari keputusan Kongres Rakyat Nasional, yang diumumkan kemarin di Djakarta.
Soeharto sendiri mengatakan tadi malam setelah upacara pelantikannya:
“Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kemenangan adalah milik
rakyat. Sekarang setelah perselisihan politik dalam kepemimpinan berakhir, kita
dapat mulai bekerja untuk stabilitas ekonomi dan politik negara serta untuk
kesejahteraan rakyat”. Meskipun demikian, posisi Soekarno tidak sepenuhnya
jelas. Dalam resolusi yang diadopsi oleh Kongres Rakyat, ia tidak lagi disebut
sebagai presiden. Di mana namanya disebutkan, digunakan gelar “Dr.
Ir.”. Kata “pengunduran diri” tidak disebutkan di mana pun.
Bahkan tidak jelas apakah Soekarno akan terus tinggal di istana kepresidenan di
Djakarta. Faktanya, keputusan Kongres Rakyat menegaskan situasi yang telah ada
sejak Soekarno menyerahkan kekuasaan terakhirnya kepada Soeharto pada 22 Februari.
Namun, pelantikan resmi Soeharto oleh Kongres Rakyat berarti Soekarno tidak
dapat lagi membatalkan transfer ini. Keputusan Kongres Rakyat juga berlaku
surut hingga 22 Februari. Penundaan Satu Hari Keputusan tersebut diambil dengan
mempertimbangkan bahwa Soekarno telah gagal memenuhi tanggung jawab
konstitusionalnya dan keputusan Kongres Rakyat. Pada menit terakhir, sidang
Kongres Rakyat diperpanjang satu hari. Hal ini tampaknya merupakan hasil dari
upaya perwakilan angkatan laut dan partai nasionalis PNI untuk lebih melunakkan
resolusi Kongres. Mereka ingin menyebut Soekarno sebagai “presiden.”
Setelah pelantikannya sebagai presiden sementara, yang disambut dengan tepuk
tangan meriah, Soeharto berkata: “Keputusan ini adalah hasil dari
persatuan tatanan baru. Kita harus melaksanakan keputusan itu dengan kesadaran
penuh akan tanggung jawab kita”. Di Djakarta, penghapusan potret Soekarno
dari kantor dan toko dimulai kemarin. Djakarta tenang akhir pekan ini, meskipun
ketidakjelasan keputusan kongres pasti mengecewakan banyak lawan militan Soekarno.
Laporan dari provinsi juga menunjukkan bahwa, meskipun suasananya agak tegang,
namun tetap tenang’.
 


Tunggu
deskripsi lengkapnya

Dunia
Sedang Tidak Baik-Baik Saja: Pelajari Sejarah Negara Sendiri dan Juga Perlu
Mempelajari Sejarah Negara Lain

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

 *Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog
ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi
warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan
utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah–agar lingkungan tempat
tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton
sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan
sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam
memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini
hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish).
Korespondensi:
akhirmh@yahoo.com


, Terimakasih telah mengunjungi Dului.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com, pasang iklan gratis Iklans.com dan join di komunitas Topoin.com.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top